Full Description

.......Pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya perusahaan terpadu kelapa sawit menjadi sengketa yang banyak dibahas di Pengadilan Pajak. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN Masukan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan perusahaan terpadu kelapa sawit selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa Pajak Masukan terkait dengan unit yang menghasilkan BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha perusahaan terpadu serta Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus dikaitkan dengan ada atau tidak adanya penyerahan yang terutang PPN pada produk akhir dari rangkaian kegiatan usaha integrated tersebut. Analisis ketentuan pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang diperoleh dari unit perkebunan yang menghasilkan TBS pada perusahaan terpadu seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif mengatur tentang pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya kelapa sawit.

---

ABSTRACT
Crediting VAT input in an integrated enterprise particularly integrated palm oil company becomes a dispute that is widely discussed in the Tax Court . From some case study Verdicts Tax Court concerning the input VAT , there are some different opinions among the DJP in one side with an integrated palm oil company as taxpayer and the panel of Tax Court judges on the other side. DJP found that the input VAT associated with the unit that produces the strategic taxable goods on transfered is exempt from VAT, can not be credited. However the integrated companies and the judges of Tax Court thought that the crediting of Input VAT must be attributed to the existance of the VAT payable transfered on the final product of the intergrated operations. The analysis of input VAT crediting policy was done by analyzing the opinions expressed on each of the three cases taken from this paper. The results of the analysis indicated that the VAT input derived from plantations that produce TBS unit should be credited according to Article 9 (2) of VAT Act No. 18 of 2000 on the Second Amendment of Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods . In addition, from the results of the analysis, it?s also known that the existing of VAT rules has not been effectively regulate the VAT input crediting, especially the integrated palm oil company.