Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | ix, 129 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| T39180 | 15-23-09905257 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20364823 |
Abstract
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrik ternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangan tidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telah diberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009. Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangat mendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masih menerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik dengan menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik pada Pemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titik balik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
ABSTRACT
In order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 on Electricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government, provincial governments , and district/city governments in the implementation of electricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on Regional Government and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of 2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) into the affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevant licensing authority in the power sector was still also encountered problems. Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for his business enterprises across the region districts /cities , but its business license has been granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009. Developments and changes very basic electricity concession is the issuance of Law no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementing regulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the ?Orde Baru? era, so it is still applying power supply system with a centralized focus of authority and responsibility for the provision of electric power in the central government . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of 1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricity became the turning point, the Government and local authorities in accordance with the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing the electricity supply business.
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrik ternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangan tidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telah diberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009. Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangat mendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masih menerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik dengan menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik pada Pemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titik balik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
ABSTRACT
In order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 on Electricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government, provincial governments , and district/city governments in the implementation of electricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on Regional Government and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of 2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) into the affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevant licensing authority in the power sector was still also encountered problems. Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for his business enterprises across the region districts /cities , but its business license has been granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009. Developments and changes very basic electricity concession is the issuance of Law no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementing regulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the ?Orde Baru? era, so it is still applying power supply system with a centralized focus of authority and responsibility for the provision of electric power in the central government . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of 1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricity became the turning point, the Government and local authorities in accordance with the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing the electricity supply business.