ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek perpajakan cross border turnkey project padaNegara Indonesia, India dan Jerman. Turnkey project merupakan suatu proyekkonstruksi atau peralatan atau mesin yang dijual, dimana penjual menyediakanseluruh fasilitas proyek supaya proyek tersebut siap untuk digunakan olehpembeli. Turnkey project terdiri dari kegiatan desain, pengadaan barang,konstruksi, perakitan, instalasi dan pengawasan serta pengujian konstruksi,peralatan, atau mesin yang dipasang. Pemajakan turnkey project menjadipermasalahan apabila turnkey project dibuat dengan hanya satu kontrak untukseluruh kegiatan yang dilakukan khususnya transaksi lintas negara. Permasalahanterutama ketika menentukan adanya BUT di Negara BUT berada, penentuanadanya atribusi laba kepada BUT, dan perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatankegiatan yang dilakukan antar Negara. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka perlunya pemahaman UU Domestik di suatu Negara, P3B dan Protokol P3Byang berlaku serta pemahaman ketentuan interpretasi P3B berdasarkan konvensiWina. ABSTRACT This thesis discusses about the tax aspects of cross border turnkey project in stateof Indonesia, India, and Germany. Turnkey project is a project for sale ofconstruction or equipment or machinery, where the seller provides all facilities forthe project so that the project is ready to be used by the purchaser. Turnkeyproject activity consists of the design, goods supply, construction, assembly,installation, supervision, and commissioning construction, equipment, ormachinery is already assembled. Taxation turnkey project become a problem ifthe project is made with only one contract for all activities undertaken especiallyfor the cross border transaction. The problems, especially when determining theexistence of PE, the determination of the attribution profit of PE, and income taxtreatment from the activities carried out between Contracting States. Tounderstand the problems, We need understanding of domestic law in a State,applicable Tax Treaty and Tax Treaty Protocol, and understanding the rule of taxtrety interpretation by the Vienna Convention. |