:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S

Hendra S.; F.X. Arsin Lukman, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak
digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta
otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunya
APHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai
mekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinya
pembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturan
yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
data kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan,
maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dengan
beberapa pihak yang terkait.
ABSTRACT
Debt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debt
guarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT as
public officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legal
acts concerning land security rights and condominium ownership right. But in reality
there are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT.
Problems are focused by the author ini this thesis are on the APHT cancellation
mechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, and
conformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST
with the provisions of the applicable law. This research was conducted with the
normative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtained
from literature data. Beside that in this research, in order to support the research
conducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevant
parties.

 File Digital: 1

Shelf
 T38987-Hendra S.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T38987
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 114 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T38987 15-23-27834268 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364856
 See also