Analisis yuridis mengenai kekuatan dan perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh majelis pengawas wilayah notaris dan majelis pengawas pusat notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 = Juridical analysis on power of and distinction between decision rendered by the district supervisory council for notary (Majelis Pengawas Wilayah Notaris) and central supervisory council for notary (Majelis Pengawas Pusat Notaris) : case analysis on Decision of District Supervisory Council for Notary Number W29/PSTN/Not.14/2010 and Decision of Central Supervisory Council for Notary Number 11/B/MJ.PPN/XI/2010
Jane Miranda Gasali;
F.X. Arsin Lukman, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
|
Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya. Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it. |
 T38712-Jane Miranda Gasali.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T38712 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 109 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T38712 | 15-22-27312964 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364866 |
