Suami menjadi pengampu bagi harta istri yang telah dipisah oleh perjanjian perkawinan : analisis penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 245/PDT/2007/PN.BDG = Husband as the guardian of his wife's property distributed through a prenuptial agreement : an analysis of Bandung District Court's Decision Number 245/PDT/P/2007/PN.BDG / Cornelia Riani Iskandar
Cornelia Riani Iskandar;
Surini Ahlan Sjarif, supervisor; Rosa Agustina, examiner; Siti Hajati Hoesin, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
|
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakanharta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinandan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjianperkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga masing-masingmengurus sediri harta baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yangdiperoleh sepanjang perkawinan. Lain halnya jika terdapat penetapan pengadilanyang menetapkan salah satu pihak baik suami maupun isteri berada dalampengampuan dan tidak dapat mengurus hartanya, sedangkan sidang perceraiansedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifatyuridis normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yangtertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturanharta perkawinan dan perjanjian perkawinan. Data yang dipergunakan adalah datasekunder berupa bahan kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatursecara lengkap mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan. Jika melihattanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang baik maka pengurusan suamiterhadap harta benda istri dapat dibenarkan selama perkawinan tersebut belumberakhir. Suami dapat melakukan pengurusan terhadap harta isteri namun apabilasetelah pengampuan tersebut berakhir maka suami harus bertanggung jawabterhadap pengurusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampupengawas. Pengurusan harta tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentinganisteri. Apabila terdapat kerugian akibat kelalaian suami maka suami wajibmengganti kerugian tersebut. ABSTRACT Law Number 1 of 1974 on Marriage defines two types of marital properties: jointproperty, which is acquired during marriage, and separate property, which isacquired by each husband and wife and is under each party’s power, providingthat it is never stated otherwise. On the occasion of or prior to marriage, bothparties may produce a prenuptial agreement which separates their properties, sothat they may administer their own properties which were acquired by each partyboth before or during the marriage. Nevertheless, similar arrangement does notapply when a court’s decision has ruled that one of the parties (either the husbandor the wife) is put under the guardianship of her/his spouse and deemed incapableof administering her/his own property, nevertheless, those parties eventuallyapplied for a divorce. This study applies a juridical-normative research approachin which references are made to legal norms stipulated in laws on the managementof marital properties and prenuptial agreement. This study utilizes secondary datain the form of literature resources. It concludes that Law Number 1 of 1974 onMarriage does not provide comprehensive regulation on joint property andprenuptial agreement. Based on the assumption that a husband should be aresponsible head of his family, which appointed a husband as the guardian of hiswife’s property, is justifiable provided that the marriage has not been terminated.During marriage, a husband can administer his wife’s property; however, whenthe marriage is terminated, he has to be deemed responsible for anything related tothe said property during his guardianship to Balai Harta Peninggalan as asupervisor guardians. He must administer the property only for the benefit of hiswife. Should there be any damage or loss due to his negligence, he is required toperform indemnification. |
 T39055-Cornelia Riani Iskandar.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T39055 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 66 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T39055 | 15-23-51568317 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364887 |
