:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Peran notaris terhadap rangka pendirian perseroan terbatas yang menggunakan surat kuasa pendiri yang cacat hukum : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 58.PK/PID.SUS/2011 = Notary role against the deed of establishment of the limited liability company which executed by power of attorney of the founder that have a legal defect : analysis of Supreme Court Judgement Number 58.PK/PID.SUS/2011 / Meilani Nur Wulandari

Meilani Nur Wulandari; Fathiah Helmi, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner; Miftahul Huda, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Peran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas
yang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan surat
kuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasa
dalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12
Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT.
Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan Ridwan
Zainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. Selayar
Marine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Pihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa II
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar guna
menandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayar
bertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen)
saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikan
perseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikan
perseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atau
swasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsung
menghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997.
Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMI
seharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahun
anggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalah
tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif,
bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.
Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenang
membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermat
agar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian pada
pihak-pihak yang berkepentingan.
ABSTRACT
The role of the notary in order to making the Deed of Establishment of the
Limited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8
paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability
Companies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, is
ordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number
58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekon
dated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishment
of PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executed
before Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because the
Establishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn’t in accordance with
the prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year
1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number
7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf of
the Goverment of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT.
SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70%
(seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 should
before establishing the limited liabilities company, The Government of Selayar
must be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilities
company between the Government of Selayar Regency and third party and issued
the Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency Capital
Participation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary and
obey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage for
the Government of Selayar Regency because PT. SMI should never been
established even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital is
corruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptif
and the data are used the secunder data. The conclusion of this research is
suggesting Notary as an authorized functional for making the Deed of
Establishment of the Limited Liability Companies by acted professionally and
carefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvanteges
to the related parties.

 File Digital: 1

Shelf
 T39057-Meilani Nur Wulandari.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T39057
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 137 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T39057 15-23-14591919 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364914
 See also