Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat umum pemegang Saham ketiga, jika Rapat Umum pemegang Saham pertama dan kedua tidak mencapai kuorum atau atas permohonan pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarkan Rapat umum Pemegang Saham jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham atas permintaan pemegang saham. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan asas asas hukumnya, dikaji kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan penetapannya yaitu Penetapan Ketua pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.P/2004/PN Smg. Dalam penetapan tersebut Ketua Pengadilan negeri Semarang telah memberikan izin penyelenggaraan RUPS dengan agenda acara perubahan anggaran dasar dan menetapkan kuorum RUPS atas permohonan Perseroan, yang merupakan penyimpangan dari kewenangan yang diberikan dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bentuk penyimpangan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 yang tidak mengatur kewenangan Ketua pengadilan Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dengan agenda acara perubahan anggaran dasar.
Authority of the Chairman of the District Court upon request of the company, to set a quorum of the general meeting of shareholders or the third, if the first general meeting of shareholders and the two did not reach the quorum or solicitation of shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares with lawful voting rights, for granting permission to the shareholders to hold the general meeting of shareholders if the Board of Directors and Board of Commissioners did not hold the general meeting of shareholders at the request of a shareholder. By using the methods of normative research through its legal basis, the basic approach examined the Authority Chairman of the District Court in issuing its Determination that the Chairman of Semarang District Court No. 30/Pdt. P/2004/PN Smg. In the determination of the Semarang District Court Chairman has given permission for the GMS with the agenda of change the articles of Association and establish the quorum of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS upon request of the company, which is a deviation from the given authority in Law Number 40 year 2007 on limited liability company and form deviations of law number 1 year 1995 does not regulate an authorizes the Chairman of the District Court relating to the holding of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS agenda bylaws changes. |
T39158-Nurlaila.pdf :: Unduh