:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 = Juridical review of law enforcement against the notary's post Verdict the Decree of Constitutional Court number 49/PUU-X/2012 / Johan Chandra

Johan Chandra; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “dengan
Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan
Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan dengan
asas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap Notaris
mengalami perubahan, dan melalui penelitian yuridis normatif, untuk mendapatkan esensi
perubahan yang dialami Notaris dalam penegakan hukumnya khususnya mengenai kewajiban
ingkar dan hak ingkar sebagai notaris yang wajib menyimpan rahasia jabatannya. Kajian
terhadap kasus di mana Notaris ditarik sebagai terdakwa dan dihukum di tingkat pengadilan
negeri dan pengadilan tinggi sedangkan di tingkat Mahkamah Agung dibebaskan, sehingga hal
ini menunjukkan berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap Notaris memerlukan
keahlian dan harus melibatkan lembaga yang ahli dalam menentukan kesalahan profesi.
ABSTRACT
The Constitutional Court through an award Number 49/PUU-X/2012 State Superintendent
Assembly Approval phrases with the area referred to in Article 65 Paragraph (1) of the ACT
Capacity of the notary does not have binding legal force with consideration of conflicting
principles in common law and upfront sense of Justice and authority of the judiciary's
independence. Before and after the constitutional court, ruling law enforcement on changing,
notary through research, and normative to get essence change experienced particularly
concerning the Notary in law enforcement obligations as a notary dissenter and the right to keep
secrets post. The study of cases where a Notary towed as the defendant and punished at the level
of the District Court and the High Court while in the Supreme Court freed and it shows
pertaining to the expertise to be involving an institution who is expert in determine errors
profession.

 File Digital: 1

Shelf
 T39259-Johan Chandra.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T39259
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : viii, 67 pages : illustartion ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T39259 15-23-84915082 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364944
 See also