Kebijakan kriminal administrative penal law di Indonesia = Criminal policy of administrative penal law in Indonesia / Dadan Hendrawan
Dadan Hendrawan;
Surastini Fitriasih, examiner; Mardjono Reksodiputro, examiner; Topo Santoso, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
ABSTRAK Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknyaperundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undangadministrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandungpidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuatundang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannyaternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur danmenertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantumanbab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalanganmenimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkanoverkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakankriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan kedudukanadministrative penal law di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal,bagaimanakah kebijakan formulasi pemidanaan yang ada di dalamadministrative penal law di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukanuntuk mencegah overkriminalisasi dalam administrative penal law. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwapenggunaan sanksi pidana di dalam undang-undang yang bersifat administratifmasih merupakan pilihan utama. Pola pemidaan yang terdapat dalam berbagaadministrative penal law, ternyata tidak memiliki keseragaman pola pemidanaan.Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan utama dalam pengenaan sanksi didalam hukum administrasi. Perlu diupayakan re-evaluasi pada tahap formulasisehingga tidak terjadi overkriminalisasi di dalam undang-undang yang bersifatadministrasi. ABSTRACT Currently, there is an interesting phenomena in Indonesia.There are somany administrative law containing criminal sanctions. Administrative law suchas banking law, environmental law, and others contain many criminal sanctions,which suppose to be regulated specially. Criminal law used as a tool to controland regulate the society by the laws. Some of the expert thought that the use ofcriminal sanction in the administrative penal law, for some reasons can makeovercriminalization condition. Overcriminalization can arise because theregulator (government and legislative) do not have no one clear criminal policy.This researchobliged to answer the research questions such as how is theposition of administrative penal law in frame of criminal policy, how is the penalformulation in the administrative penal law in Indonesia, and what efforts can bedone to prevent overcriminalization in administrative penal law. This is anormative juridical research.Based on the research, the use of criminal sanctionin the administrative penal law is still the main choice for the regulator. There isno specific pena formulation that used in the administrative penal law. Theprison sanction still become the main choice in admnistrative penal law. By theconditions, we need to re-evaluate the formulation step in order to preventovercriminalization. The formulation step is a strategic step in criminalize or nota conduct. |
![]()
|
No. Panggil : | T39091 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xiii, 139 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T39091 | 15-23-61055762 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364945 |