:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual beli : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 164 K/Pdt/2012 = Third party reciprocal on peace agreement that annuls pre arrangement purchasing agreement : judicial review Supreme Court Decision Number : 164 K/Pdt/2012 / Mestriana Setio Ningwulan

Mestriana Setio Ningwulan; Enny Koeswarni; Siti Hajati Hoesin, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian
pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok.
Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan
apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja
berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
desain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory of
Understanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris
Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan Kementrian
Hukum dan HAM RI terkait peralihan hak atas tanah yang didasari atas akta
pengikatan jual-beli; Perlu diadakannya suatu pelatihan bersama bagi Hakim,
Notaris/PPAT, dan advokat terkait keberadaan akta perjanjian pengikatan jual-beli
agar terjadi seragaman visi.

ABSTRACT
The focus of this study is Peace Resolution That Annuls Pre Arrangement
Purchasing Agreement that has been in force on a certain piece of land in
municipality of Depok. The peace resolution has the same object with those of pre
arrangement purchasing agreement that has in force that being annuls, the
dissimilar of such agreement and resolution is on the party in which the agreement
and resolution hold. This research is descriptive analytic. The researcher suggest
that there’s need to be a Memory of Understanding between Indonesia Notary
Organization, PPAT organization, Government entity that exercise the rights of
land, The Supreme Court and Ministry of Law and Human Rights concerning pre
arrangement purchasing agreement;There’s a need to establish a course group
between judges, Notary/PPAT, and lawyers concerningpre arrangement
purchasing agreement.

 File Digital: 1

Shelf
 T38962-Mestriana Setio Ningwulan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T38962
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 82 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T38962 15-23-23780104 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364951