:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisa hukum keputusan majelis pengawas pusat notaris yang diajukan kepada pengadilan tata usaha negara : studi kasus Putusan PTUN Jakarta No. 43/G/2011/PTUN-JKT = Legal analysis of notary supervisory council decision submitted to the state administrative court : case study No. 43/G/2011/PTUN verdict of Jakarta-JKT / Muhammad Rizky Aldila

Muhammad Rizky Aldila; Roesnastiti Prayitno, examiner; Winanto Wiryomartani, examiner; Eka Sari Sunarti, examiner ([Publisher not identified] , 2013)

 Abstrak

ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri
membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen
Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM.
Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada
Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang
pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis
Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota,
Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi dan
Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang
dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris,
dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik,
Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas
diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.
Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis ini
antara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawas
pusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara
dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakan
metode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasil
penelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentian
sementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis Pengawas
Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan Tata
Usaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karena
Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai
kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan
yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi
yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

ABSTRACT
Basically who has the authority to supervise and examination of the Notary
is the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the Supervisory
Council of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department of
Justice has the task to assist the President in performing government affairs in the
field of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary to
the Government , so relating to the way the government have the authority to control .
Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Council
composed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) in
the District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) at
the Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) in
Jakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30
Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted by
the Supervisory Council which would have included elements of Notaries, While
other elements are external elements that represent the academic world , government ,
and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected to
provide synergies supervision and inspection of the objective. Above background
above problems can be formulated in this thesis include power 1.How binding
sanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State Administrative
Court to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the above
method then permaslahan normative research the research results obtained following
the decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in the
event of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary Notary
Supervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of the
Central Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or Board
Position TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessment
relating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against the
concerned Notary .

 File Digital: 1

Shelf
 T39218-Muhammad Rizky Aldila.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T39218
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 118 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T39218 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364955