Peranan notaris dalam pembuatan isi akta kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian guna melindungi dan menjamin keterlaksanaan perjanjian tersebut : studi kasus Putusan Nomor : 2388/PDT.G/2009/PA.JS = Notary's role on the creation of content on pre divorce agreement deeds in order to ensure and safeguard the enforcement of the deeds : study case Verdict Number: 2388/PDT.G/2009/PA.JS / Sitompul, Dince Yuniarti
Sitompul, Dince Yuniarti;
Surini Ahlan Sjarif, supervisor; Rosa Agustina, examiner; Siti Hajati Hoesin, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
|
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembuatan isi dan aktakesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Akta Kesepakatan Bersama(Perjanjian) Pra Perceraian berisi mengenai Hak Asuh atas anak dan PembagianHarta Gono-Gini, akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Notaris memiliki secarakewajiban moral dan professional untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isidari aktanya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desainpreskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentinganmasyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antaraPemerintah (diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), IkatanNotaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara,menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman dikalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notarisyang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini. ABSTRACT The focus of this study is the roles of notary in the content creation and mutualconsent (agreement) pre divorce deeds. The mutual consent (agreement) predivorce deeds contains custody over children and the separation of family wealthor known as Gono-Gini, but it is not absolute. Notary has both a moral andprofessional obligation to provide legal counseling related to the contents of thedeeds. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest thatIndonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendmentbecause it can’t accommodate the citizen stipulation; Memory of Understandingbetween The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights),Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitoryregulation; There is need to be an understanding in the Indonesian NotaryCommunity regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethicalconduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce. |
 T38893-Dince Yuniarti Sitompul.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T38893 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 104 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T38893 | 15-23-80065734 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364961 |
