ABSTRAKTesis ini membahas tentang kompetensi notaris di dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa setelah adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kompetensi Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian/dading atas suatu putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan bagian dari kewenangan jabatan notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kompetensi notaris di dalam membuat akta perdamaian setelah adanya putusan hakim pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap tidaklah juga berarti membatalkan putusan hakim dimaksud. Pengesampingan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keberadaan akta perdamaian yang dibuat dan/atau di hadapan notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam perspektif penyelesaian sengketa, perjanjian perdamaian yang dibuat dengan mengesampingkan putusan hakim pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dimungkinkan dengan adanya sifat mengikatnya putusan hakim, yaitu sifat hukum materiil yang menyatakan bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga, sifat hukum dari putusan hakim sebagai sumber dari pada wewenang prosesuil yang menyatakan akibat putusan hakim bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil, Sifat hukum dari putusan hakim sebagai bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak.
ABSTRACTThis thesis discusses the notary competency in making a peace treaty act as alternative dispute resolution after the verdict of the panel of judges of the District Court which had a magnitude of fixed laws . Research literature is used as a normative legal research legal research that is done by examining the material library or mere secondary data . The results conclude that : Competency in the enactment of the Peace Notary / dading on the verdict of the District Court that already have permanent legal force is part of the authority of the notary as mandated in Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Department . Competency notarial act in making peace after the verdict that the district court had not strength permanent law also means canceling verdict question. Waiver court decides that the law has been measuring stick with the existence of acts of reconciliation are made and / or in the presence of a notary is not inconsistent with applicable laws and regulations . In the perspective of mediation , conciliation agreement made by the district court verdict ruled that the law was still possible by measuring the verdict is binding nature , that is the nature of law material to the effect that the verdict is binding only on the parties and not give the authority to defend the rights of the third parties, the court decides the law of nature as the source of the authority of the state as a result prosesuil verdict nature or procedural law that is created, the authority and the obligation prosesuil done away with , the laws of nature verdict as evidence of what is specified therein, so that the binding strength of the parties. |
T38770-Susilo.pdf :: Unduh