Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti
Rosely Damayanti;
Hendriani Parwitasari, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Arie Sukanti Sumantri, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
ABSTRAK Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjaminkepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat buktiberupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuatatas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindunganhak mereka atas tanah tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan ternyataberbeda, terbukti dari adanya kasus sengketa tanah dalam tesis ini dimana 253(dua ratus lima puluh tiga) pemegang sertipikat Hak Milik atas tanah bekas tanahpartikelir mendapatkan gugatan dari pihak yang merasa sebagai pemegang hakatas tanah yang sah. Sistem publikasi di Indonesia yang menganut sistempublikasi negatif yang mengandung unsur positif dan sertipikat yang mempunyaidua sisi yaitu sebagai bukti kepemilikan dan sebagai bentuk keputusan yangbersifat penetapan, membuat para pemegang sertipikat hak atas tanah senantiasaakan memperoleh kemungkinan untuk digugat berkenaan dengan keabsahantersebut. Dengan demikian perlu dilakukan penerapan lembaga rechtsverwerkingdalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2)PP 24/1997 sebagai salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut. ABSTRACT Pursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 concerning BasicAgrarian Law is stated that in order to ensure legal certainty, the government holdland registration throughout the territory of the Republic of Indonesia inaccordance with the provisions stipulated by Government Regulation.Government Regulation No. 24 of 1997 stated that the land registration aims toobtain a certificate that evidences the holder of the rights to the land have strongevidence on the land that he has and get legal certainty and the protection of theirrights to the land. In fact, as evidenced by the presence of land disputes in thisthesis in which 253 ( two hundred and fifty three ) the holder of the certificate ofland freehold ex-private land to get a lawsuit from those who feel as holders oflegal rights to the land. Publication system in the Indonesia which adopts thenegative publicity that contains positive elements and a certificate that has twosides those are as a proof of ownership and as a form of decision which is thedetermination, making the certificate holders of land rights will always obtain thepossibility to be sued in respect of the validity. Hence, rechtsverwerkinginstitutions as stipulated in Article 32 paragraph (2) Regulation 24/1997 should beapplied in the justice system in Indonesia as a way to overcome it |
T39155-Rosely Damayanti.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T39155 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 117 pages ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T39155 | 15-23-52262769 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20364982 |