Perlindungan terhadap pemasok toko modern melalui syarat perdagangan yang diatur dalam permendag No. 53 tahun 2008 dianggap merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak = Modern retail supplier protection through the trading terms that are set at permendag No. 53 tahun 2008 is considered as a violation of the principle of freedom of contract / Susan Logawa
Susan Logawa;
Rosa Agustina, supervisor; Surini Ahlan Sjarif, examiner; Abdul Salam, promotor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan antara peritel modern dengan pemasok. Masalah ini muncul oleh karena item-item trading term yang dipersyaratkan oleh peritel pada pemasok bertambah dari tahun ke tahun, membebani pemasok. Peritel menganggap Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 melanggar asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, ditujukan kepada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku ritel di Indonesia pada umumnya, pelaku ritel modern khususnya. Lemahnya posisi pemasok terhadap bargaining power yang dimiliki peritel modern menyebabkan pemasok tidak mempunyai kekuatan untuk menolak item-item persyaratan perdagangan yang tidak disetujuinya. Hal tersebut menyebabkan item-item persyaratan perdagangan terus bertambah. Posisi yang tidak seimbang antara pemasok dan peritel modern, menyebabkan Pemerintah melakukan campur tangan melalui Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No, 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Anggapan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No, 53 Tahun 2008 melanggar asas kebebasan berkontrak, tidak dapat dibenarkan. ABSTRACT This study discusses the problem between modern retailer and supplier. The issue appeared because of trading term's items that is required by the retailers increasing from year to year, burdening suppliers. Retailers presume that regulation of the Minister of Trade Number 53 of 2008 is violated the principle of freedom of contract. This study used normative legal research, addressed to the statutory approach and a case approach. This study is expected to be useful for the retailer in Indonesia in general, and modern retailers in particularly. The weak position of the suppliers against the retailer is caused the suppliers has no power to refuse the trading term's that not approved by the suppliers. This causes the trading term's items continue increasing. Unbalanced position between the supplier and modern retailer causes the government to intervene through Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores and Regulation of the Minister of Trade Number 53 of 2008 concerning Guidelines for Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. The notion that regulation of the Minister of Trade Number 53 of 2008 violates the principle of freedom of contract, cannot be justified. |
![]()
|
No. Panggil : | T-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | ix, 99 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-Pdf | 15-23-70499491 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20365108 |