Deskripsi Lengkap

ABSTRAK
Kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggi dengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkan pendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baik dari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesis ini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara sebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidana internasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melalui bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuan hukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan Asia Tenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East Asia Nations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasama formal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikat komitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdagangan manusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi- Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusia yang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia. ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan Asia Tenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACT
South East Asia region has a high level of human trafficking case with various backgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime or homeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies; whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesis addresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime against human rights. Writer describes the law for human rights protection and international crime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN member countries. The approach being taken is international cooperation through mutual legal assistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is a compatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking because of its ability to handle transnational crimes and provides binding commitment amongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region with cross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia, ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South East Asia region as a regional instrument of human trafficking suppression.