ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukanoleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuanhukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalamperubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilanadministrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukumkebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politikhukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut PeradilanAdministrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari parapembuat kebijakan, khususnya di bidang legislasi, untuk membangun suatu sistemperadilan administrasi yang efektif, berwibawa dan kuat sesuai dengan cita negarahukum Indonesia. Kelemahan aturan hukum seringkali disikapi bukan denganmemperhatikan keselarasan sistem, namun menggunakan pendekatan-pendekatanreaktif, yakni berorientasi membuat aturan dan lembaga baru, untuk menatasistem hukum yang terganggu atau bermasalah. Dalam penelitian ini dibahas pulabeberapa rancangan undang-undang (RUU) yang secara langsung akanmempengaruhi fungsi peradilan administrasi ke depan, disamping menganalisissinkronisasi kebijakan legislasi dan regulasi dari lima undang-undang mutakhiryang memperluas/menegaskan kewenangan Peradilan Administrasi dalam sistemhukum nasional yaitu : 1) UU. Keterbukaan Informasi Publik; 2) UU. PelayananPublik; 3) UU. Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; 4) UU. PengelolaanLingkungan Hidup; 5) UU. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Padaakhirnya, Peneliti berkesimpulan bahwa politik hukum yang mengatur danmengelola sistem penyelesaian sengketa antara warga masyarakat atau badanhukum dengan pemerintah dalam kebijakan legislasi maupun regulasi harusdisusun dalam suatu grand design perubahan yang mencerminkan hakikatperlindungan hukum kepada masyarakat. Namun perlindungan hukum ini akanlebih bermakna apabila kompentensi peradilan administrasi tidak dibatasi olehketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maupunpembatasan-pembatasan hukum lainnya, namun mencakup semua tindakanhukum publik administrasi pemerintahan.
ABSTRACT
In historical dimension, the extension of the administrative courts jurisdiction isexercised by administrative judge as part of the judicial activism to strengthen theweakness of the Administrative Court Act no. 5/1986 (last revised on the Act no.51/2009). Unfortunately, the extension of the administrative court jurisdiction hasbeen diametrically opposed with the legal policy of legislation. The analysis willdemonstrate disharmony of the effectiveness legislation of judicial administrativecourt power, due to the lack of lawmakers grand design to build a effective andstrong judiciary system of administrative court based on the idea of Indonesianrule of law. The defective of the laws and regulations tends to be faced in reactiveapproach for building new regulation or institution. Realizing the lack of politicalwill of the lawmakers to build a effective and strong administrative court power,the reseacher propose some ideas and arguments to optimalize the power ofadministrative court by systematizing and re-thingking some actual legal issuesrelating the future of administrative court jurisdiction (ius constituendum).Relating to this topic, the researcher examine as well some of the draft bills whoseimpact to the future of the administrative court function, besides analyzing currentpolicies which has been expanding the administrative court jurisdiction in nationallaw system namely : 1) Freedom Information Act; 2) Public Service Act; 3)Legislative and Senate Election Act; 4) Enviromental Protection and ManagementAct; 5) Land Acquistition For Public Purposes Act. Finally, the researcher has aconclusion that legal policy which regulates and operates national legal system ofthe conflict resolution between the government and the citizen must be composedand designed based on a supporting grand design to promote and guarantee legalprotection for citizens. This protection would be more meaningful if thejurisdiction of the administrative court are not limited only to the specific criteriaof the administrave court decision according to article 1 figure law 9 Law No.51/2009, including another legal exemption, but also cover all the public legalaction of administrative authority. |
T39285-Enrico Simanjuntak.pdf :: Unduh