ABSTRAK
Kewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Karena salah satu fungsi dari keberadaan DPS adalah untuk mengetahui jumlah suara yang legal dalam menentukan kuorum rapat dalam pelaksanaan RUPS. Selain itu pentingnya DPS dalam setiap transaksi bisnis suatu perseroan adalah untuk mencegah atau menghindari suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat merugikan perseroan, seperti transaski afiliasi, monopoli, insider trading, dll. Namun, selama ini pelaksanaan ketentuan tersebut tidaklah seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang. Pada prakteknya terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi terkait pelaksanaan pengadaan DPS dan DKPS, banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgent atau prinsipil dalam menjalankan suatu perusahaan, sehingga banyak pihak yang mengesampingkan pelaksanaannya, meskipun pada dasarnya sebagaian besar telah memahami arti penting pelaksanaan ketentuan tersebut sebagai suatu kewajiban hukum, maupun dalam konteks bagian dari penerapan teori Good Corporate Governance dan teori fiduciary duty, akan tetapi kesadaran hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan hukum, dimana masyarakat banyak yang memandang ketentuan tersebut bukanlah sebagai ketentuan hukum yang berdaulat.
ABSTRACT
The obligation of listing the company share into registration of Shareholders List and The Special Shareholders List to be the responsibility of the executive director, it is clearly stipulated in Article Number 50 Jo. The Article Number 101 the Government Regulation Number 40 The Year of 2007 in regard with the private company. One thing which is to be considered in writing the minute of General Shareholders Meeting, that is availability of the Shareholders List of the mentioned private limited company. By means to conform to the one of the function of Shareholders List is to know the number of legal votings to decide the acceptable condition in executing of the General Shareholders Meeting. Beside, the important of Shareholders List in any business transaction of the Private Limited Company is to prevent or avoid any suspecting transaction which will make the company suffering lost, among others the transaction of affiliation, monopoly, inside trading, etc. But, in the application of that regulation so far it could not meet as determine by the Government Regulation. In working out the terms and condition of it has always founds some constraints which must be faced accordingly in working out to prepare Shareholders List and The Special Shareholders List. Commonly the society look upon and consider it as not urgent or principly in operating the company, therefore many people does not pay attention so much on its terms application. Although as a matter of fact most of the society are quite aware of its importance as the law obligation, in which also in context with apart of Good Corporate Governance and the theory of fiduciary duty, but this awareness of it, is not always follow by the law enforcement, in which most society look upon that terms and condition considered as unofficial legal law. |
T38967-Hisbullah Ashidiqi.pdf :: Unduh