Skripsi ini secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam suatu perjanjian waralaba. Lebih spesifik, pembahasan di dalam skripsi ini akan dibagi menjadi tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba. Kedua, pembahasan mengenai penerapan hak dan kewajiban oleh para pihak. Ketiga, pembahasan mengenai peraturan perundang-undang di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba Ketiga pembahasan tersebut dilengkapi dengan data berupa perjanjian waralaba antara PT IP dan CV BG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini sampai pada kesimpulan di mana hubungan waralaba antara PT IP dan CV BG tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan terjadi hubungan kepegawaian, sehingga hak dan kewajiban yang diterapkan para pihak dalam hubungan waralaba menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri belum memenuhi tujuan awalnya yaitu untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian waralaba. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini juga belum secara efektif diterapkan oleh para pihak, baik dalam pembuatan, pendaftaran, maupun pelaksanaannya. Sehingga masih banyak dibutuhkan perbaikan, baik dari substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga keberlakuannya yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian waralaba.
This thesis specifically addresses the legal protection for franchisees in a franchise agreement. Specifically speaking, the discussion in this paper will be divided into three aspects. First, the legal relation of the parties in the franchise agreement. Second, the rights and obligations of the parties. Third, the Indonesian regulation which provides legal protection towards franchisees. These aspects are optimized by a data in the form of a franchise agreement between PT IP with CV BG. This research is a normative juridical research using legislation and case approach. This thesis came to the conclusion that the franchise relationship between PT IP with CV BG made it so that they are no longer personally liable but instead formed an employment relationship which made the rights and obligations of the parties applied in the franchise relationship become incompatible with the legislation in force. In addition, laws and regulations in Indonesia has not fulfilled its original purpose to provide justice and equal legal protection for the parties in the franchise agreement. The existence of this legislation also has not been effectively implemented by the parties, either in the manufacturing, registration, and implementation aspect. So it still needs a lot of improvement, both in the substance of the legislation in force, and also its existance, which needs to be considered by the parties to a franchise agreement. |
S53569-Lintang Pratiwi.pdf :: Unduh