Buyback saham ditinjau menurut peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) No. 02/POJK.04/2013 tentang pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan (studi kasus: penurunan IHSG periode Mei-Agustus 2013) = Buyback by otoritas jasa keuangan (OJK) regulations No. 02/POJK.04/2013 in market condition fluctuate significantly (case study: decrease ISHG period May-August 2013)
Dhea Annisa;
Arman Nefi, supervisor; Brian Amy Prastyo, examiner; Pulungan, M. Sofyan, examiner
([Publisher not identified]
, 2014)
|
|
Dalam mengimplementasikan pelaksanaan buyback oleh emiten atau perusahaan publik terhadap kondisi pasar yang sedang berfluktuasi diperbolehkan dilakukan dengan mekanisme tanpa Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 02 POJK 04 2013 tentang Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan Hal ini berbeda dengan peraturan perundang undangan Perseroan Terbatas UUPT yang mengharuskan buyback saham dilakukan dengan RUPS Untuk itu perlu adanya kepastian hukum sehingga emiten atau perusahaan publik dapat mengimplementasikan pelaksanaan buyback Sehingga diperlukannya penerapan Good Corporate Governance sebagai suatu keberhasilan perusahaan mencapai target dalam hal buyback saham diperlukannya keterbukaan informasi Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis guna mendapatkan fakta dalam hal ini implementasi pelaksanaan buyback saham tanpa RUPS menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 02 POJK 04 2013 tentang Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan In implementing buyback by issuers or public companies to market conditions that were allowed to fluctuate without a mechanism performed by the General Meeting of Shareholders with the publication of Otoritas Jasa Keuangan No 02 POJK 04 2013 on the Share Repurchase Market conditions fluctuate significantly It is different with the legislation Company Limited UUPT which requires stock buyback done by the General Meeting of Shareholders For that we need the legal certainty so that issuers or public companies can implement the execution of the buyback Thus that need for the implementation of Good Corporate Governance as a success in terms of reaching the target company stock buybacks need for disclosure of information In preparing this paper the authors use the method of descriptive analysis to be analyzed in facts in this case the implementation of the implementation of the stock buyback without General Meeting of Shareholders according to OJK Regulations No 02 POJK 04 2013 in market conditions fluctuate significantly |
 S54339-Dhea Annisa.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S54339 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 83 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S54339 | S54339 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20367814 |
