:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce

Fachrul Kardiman; R. Narendra Jatna, supervisor; Sitompul, Chudry, examiner; Pane, Thorkis, examiner; Hasril Hertanto, examiner; Sri Laksmi Anindita, examiner ([Publisher not identified] , 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi kepada Negara. Pemecahan permasalahan tersebut dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih mudah dalam tahap pembuktiannya dan terfokus kepada pengejaran aset. Oleh karena itu diharapkan pada setiap kasus tindak pidana korupsi apabila memungkinkan gunakan pula aturan pada undang-undang pencucian uang, untuk mempermudah

ABSTRACT
Current law enforcement for criminal acts of corruption are increasingly complex, with more ingenious ways of its perpetrators and coupled with a criminal offence of money laundering. So automatically, law enforcement agencies are having difficulty at the stage of proof in the Court of session. Mostly just with the usual burden of proof is often regulated in law the crime of corruption. and also it is very rare to be able to get back the assets allegedly derived from criminal acts of corruption to the country. Solving these problems by using the antimoney laundering regime more easily in his evidentiary stage and focused to the pursuit of the assets. Therefore expected in each case the crime of corruption if possible use also rules on money laundering legislation, to make it easier to prove relation to seizure of assets.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Fachrul Kardiman.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S54438
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 118 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S54438 14-18-973829093 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20367870