Tinjauan yuridis penyergapan dalam konteks penyidikan (studi kasus penembakan tersangka terorisme Tulungagung, Juli 2013) = Judicial review ambush in the context of investigation (case study shooting Tulungagung terrorisme suspect, July 2013)
Sari Nurmalasari;
R. Narendra Jatna, supervisor; Hasril Hertanto, supervisor; Sri Laksmi Anindita, examiner; Febby Mutiara Nelson, examiner
([Publisher not identified]
, 2014)
|
|
[ABSTRAKSalah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Diantara berbagai macam hak asasi manusia terdapat hak paling fundamental dalam hukum yakni persamaan kedudukan di muka hukum dan praduga tidak bersalah. Namun demikian dalam beberapa situasi dan kondisi, pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia mungkin saja dilakukan. Polri selaku alat negara diberi kewenangan untuk melakukan pembatasan tersebut, contohnya dalam menangani tindak pidana terorisme. Akan tetapi persoalan terorisme selaku kejahatan transnasional bukan sekedar mengancam keamanan melainkan juga pertahanan suatu negara, untuk itu TNI juga diberi kewenangan dalam menghadapi aksi terorisme. Namun pada prakteknya, Polri merupakan lembaga yang dianggap lebih berkompeten dalam menangani permasalahan terorisme. Bahkan merujuk pada kejahatannya yang luar biasa terdapat suatu persepsi bahwa Polri dapat menembak mati tersangka tindak pidana terorisme. Hal ini tentunya bertentangan dengan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Polri selaku bagian dalam komponen sistem peradilan pidana, memiliki keterkaitan dengan sejumlah komponen lain berdasarkan asas diferensiasi fungsional. Dalam konteks penyidikan seharusnya Polri mengupayakan agar tersangka tetap hidup, sebab jaksa memiliki kepentingan untuk melakukan penuntutan. Akan tetapi berdasarkan tindakannya Polri menganggap institusinya berwenang untuk menembak mati tersangka, padahal Polri bukan alat tempur. Sementara itu Komnas HAM menilai bahwa perbuatan Polri yang menembak mati para tersangka tanpa didahului dengan upaya pencegahan termasuk dalam Extra Judicial Killing. ABSTRACT, One characteristic of the state of law is the recognition of human rights. Amongthe wide range of human rights are the most fundamental rights in law is equalitybefore the law and the presumption of innocence. However, in somecircumstances, restrictions on human rights might be done. Police as aninstrument of state is authorized to conduct such restrictions, for example indealing with terrorism. However, the issue of terrorism as a transnational crime isnot just a security threat but also the defense of a country, for the TNI also givenauthority in the face of terrorism. However, in practice, the police are theinstitutions that are considered more competent in dealing with the problem ofterrorism. Even referring to the extraordinary crime there is a perception that thepolice can shoot down an act of terrorism suspects. This is certainly contrary topolice duties as provided by law. Police as part of the components of the criminaljustice system, has been linked with a number of other components based on theprinciple of functional differentiation. In the context of police investigationsshould strive for suspects remain alive, because prosecutors have an interest toprosecute. However, based on his actions the institution is authorized to assumepolice shot and killed the suspect, but the police is not a combat tool. While theNational Commission of Human Rights (Komnas HAM) considers that the actionsof the police shooting dead suspects without prior prevention efforts as a ExtraJudicial Killing.] |
 S53747-Sari Nurmalasari.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S53747 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvi, 142 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S53747 | 14-18-769692525 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20368173 |
