Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Keuangan yang Terjadi di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Dugaan Insider Trading pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk) = The Obstacles in Doing Law Enforcement Against Financial Crimes That Have Occurred in Indonesian Capital Market (Case Study: Alleged Insider Trading at PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk) / Luciana Fransiska
Luciana Fransiska;
Arman Nefi, supervisor; Brian Amy Prastyo, promotor; Meliyana Yustikarini, supervisor
([Publisher not identified]
, 2014)
|
|
ABSTRAK Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangansaham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salahsatu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun,sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar ModalIndonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratifdan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntutsecara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang adadalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebutmembuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadapkejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkanbahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendalautama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkanditerimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembagapenegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yangmendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadapsanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadapkasus dugaan insider trading tersebut. ABSTRACT The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan GasNegara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurredin the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that haveoccurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider tradingallegations only with an administrative sanctions and has never managed to betaken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements ofinsider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market hasbeen fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of lawsagainst financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. Theauthor concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled,the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptanceof digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agenciesare still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legalculture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions,also contributed to the constraints of law enforcement on the case of allegedinsider trading. |
 S54103-Luciana Fransiska.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S54103 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online source |
| Deskripsi Fisik : | xviii, 113 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S54103 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20368370 |
