[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat padainstansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahuihubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnyapada Direktorat jenderal Anggaran.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukanterhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UUKetenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaandari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlahKeputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorKep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-SyaratPenyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karenadilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaanbarang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadipayung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutamaadalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemboronganpekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yangterdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT DayaSgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauankembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosanpenggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan SebahagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
ABSTRACT
This thesis examines impact of partial assignment of the work implementation toother company (outsourcing) particularly in government institutions. The purposeof this thesis is to identify the employment relations with outsourcing system ingovernment institutions particularly at Directorate General of Budget.The research methodology used is normative law and is based on the principles of lawand the legal system.Provisions of law applied for outsourcing in Indonesia is stipulated inEmployment Law as stipulated in Articles 64, 65 and 6. As the implementationfrom Employment Law Year 2003, then Decree of Minister of Labor andTransmigration of Republic of Indonesia Number 100/Men/VI/2004 was issuedconcerning Provisions of Seasonal Work Agreement, Kep. 101/Men/VI/2004concerning Procedures to Obtain Worker/Labor Service Supplier Company Permitand Kep. 220/Men/X/2004 concerning Requirements for Partial Assignment ofWork Implementation to other Company. As it is implemented in governmentinstitutions, then partial assignment of work implementation to other company isconducted through procurement of government?s goods and service. Legalprovisions in public domain becomes an umbrella for government in entering agoods/service procurement contract particularly Law No. 17 Year 2003concerning State?s Finance (Law No. 17/2003) and Law No. 1 Year 2004concerning State Treasury (Law No. 1/2004). While mechanism for work contractcompany selection in government institutions currently is conducted withmechanism as stipulated in Presidential Decision Number 80 Year 2003concerning Guideline on Government?s Goods and Service ProcurementImplementation. The work relation is entered between PT Daya Sgracipta Bersihwith its work is work relations. The Relationship between PT Daya SgraciptaBersih is a employment relations with their employees.To the results of the research, then it is suggested for a review toward provisionsconcerning outsourcing, in addition it requires a breakthrough in multi yearscontract application at contract of Partial Assignment of Work Implementation toother Companies.;Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat padainstansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahuihubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnyapada Direktorat jenderal Anggaran.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukanterhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UUKetenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaandari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlahKeputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorKep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-SyaratPenyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karenadilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaanbarang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadipayung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutamaadalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemboronganpekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yangterdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT DayaSgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauankembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosanpenggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan SebahagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat padainstansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahuihubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnyapada Direktorat jenderal Anggaran.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukanterhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UUKetenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaandari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlahKeputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorKep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-SyaratPenyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karenadilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaanbarang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadipayung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutamaadalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemboronganpekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yangterdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT DayaSgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauankembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosanpenggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan SebahagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain] |
