Aspek hukum penawaran pembayaran tunai diikuti oleh konsinyasi dalam konteks hapusnya perikatan
Lukman Alfianto;
Prahasto W. Pamungkas, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Rahmat S.S. Soemadipradja, examiner
([Publisher not identified]
, 2010)
|
|
[ABSTRAK In the context of a contract termination the Civil Code refers to the existence ofcauses that extinguishes a contract. Among the causes is an offer for paymentfollowed by consignment. This is a legal institution created by law where acreditor refuse payment from the debtor. To be valid, the law has established aprocedure in which it must be performed by a notary or a court bailiff. Thetermsprocedure is created by law with the intent and purpose to ensure legal certaintyand a sense of justice for the needs of justice seekers ABSTRACT Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantarasebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yangdiikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yangdiciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolakpembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagaisebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedurdan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan olehnotaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undangdengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasakeadilan bagi para pencari keadilan.;Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantarasebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yangdiikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yangdiciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolakpembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagaisebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedurdan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan olehnotaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undangdengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasakeadilan bagi para pencari keadilan., Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantarasebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yangdiikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yangdiciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolakpembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagaisebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedurdan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan olehnotaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undangdengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasakeadilan bagi para pencari keadilan.] |
|
|
| No. Panggil : | T38191 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2010 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 67 pages : illustration ; 30 cm. + Appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T38191 | 15-19-683287485 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20369918 |
