Abstract
Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka merupakan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Pada dasarnya kebijakan reintegrasi adalah sebagai suatu instrumen kebijakan sosial dalam membangun perdamaian di Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi kebijakan reintegrasi pascakonflik di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaanya, implementasi kebijakan reintegrasi didukung oleh beberapa faktor seperti: adanya lisensi, komunikasi, disposisi, dan sumberdaya. Namun demikian, beberapa hal juga menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan, yaitu: sumberdaya yang tidak memadai, informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya kompetensi.
......
Memorandum of Understanding between the Government of The Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement is a commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all. Basically, reintegration policy is an instrument of social policy for peace building in Aceh based on MoU Helsinki. With qualitative approaches, this thesis explains the implementation of reintegration policy of post conflict in North Aceh regency. There are some factors supported the implementation of those policies like license, communication, disposition, and recourses. But, in another side, there are some barrier factors for the implementation of policy like unequal resources, incomplete of information, and lacks of competence.
