[ABSTRAKKebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.
ABSTRACT, Religious freedom is one of the right that can not be reduced under anycircumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment ofreligious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution.Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations ofreligious freedom still occur frequently. The existence of the Act No.1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy isconsidered as one of the factors that led to religious freedom violations inIndonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as officialreligion. This paper is written in a normative approach to look over the suitabilityof the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse ofReligion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles ofreligious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show thereal impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on ActNo. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the humanrights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that inpractice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulationsand policies caused various discriminative actions and violations to the right ofreligious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are notrecognized by the state.] |
S-Ryand.pdf :: Unduh