:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Visi perdana menteri Shinzo Abe untuk merevisi konstitusi 1947 kaitannya dengan konflik Kepulauan Senkaku = Prime minister Shinzo Abe's vision to revise the 1947 constitution in relevance to Senkaku Islands dispute

Wildan Ahmad Adani; Endah Hayuni Wulandari, supervisor; Ferry Rustam, examiner; M. Mossadeq Bahri, examiner (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia, dan menjalankan hak pertahanan kolektif dapat mewujudkannya. Namun, konstitusi menghalanginya untuk menjalankan hak tersebut. Di sisi lain, konflik Kepulauan Senkaku yang sedang Jepang hadapi dengan Cina dan Taiwan sedang berada di titik tertingginya. Ketiga pihak yang terlibat dalam konflik terus melakukan tindakan untuk menegaskan klaimnya. Shinzō Abe sedang berusaha untuk merevisi Konstitusi 1947 dengan memanfaatkan ketegangan konflik Kepulauan Senkaku sebagai justifikasi tindakannya. Ketegangan konflik tersebut merupakan bukti dari situasi regional yang buruk bagi Jepang, sehingga dapat dijadikan alasan untuk merevisi konstitusi, dan akhirnya menjalankan hak pertahanan kolektif.

Shinzō Abe is Japanese 57th Prime Minister who was appointed in December 2012. As Prime Minister, he is planning to revise the 1947 Constitution. His revision plan is an attempt to do something even greater, which is to exercise the right of collective defense. Shinzō Abe wants Japan to be more proactive in keeping peace in the world, and exercising the right of collective defense can realize his vision. However, the constitution stands in the way of it. On the other hand, the Senkaku Islands territorial dispute between Japan, China, and Taiwan is on its highest point. Those three countries are consistently asserting their claims about the island’s ownership. Shinzō Abe is using the tension on the dispute to justify his plan to revise the 1947 Constitution. The tension on the dispute is proof that regional situation is not good for Japan, so it can be used to justify the constitution revision, and eventually exercise the right of collective defense.

 File Digital: 1

Shelf
 S57061-Wildan Ahmad Adani.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S57061
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 116 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S57061 14-18-629277998 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387314