Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan Islam di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 10/Pdt.P/2007/PA.JS) = Marriage registration as a requirement of islamic marriage in Indonesia (Analysis on Religious Court Orders Bukit Tinggi Number: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk and Analysis on Religious Court Orders South Jakarta Number: 10/Pdt.P/2007/PA.JS)
Imania Ainiputri Mahidin;
Gemala Dewi, supervisor; Zainal Arifin, supervisor; Farida Prihatini, examiner; Wismar Ain Marzuki, examiner; Widyaningsih, examiner
([Publisher not identified]
, 2014)
|
|
[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan lebih khususnya bagi umat Islam dalam KHI. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan antara umat Islam di Indonesia agar terdata secara hukum dan dapat dibuktikan.Hal ini dikarenakan sebagian umat Islam memilih mematuhi Hukum Islam dibanding Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Hukum Islam menyatakan bahwa selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan adalah sah walaupun tidak dicatatkan.Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat kedudukan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan secara hukum agama dan kedudukan pencatatan bukanlah syarat sah namun syarat administrasi/formil. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara penetapan pengadilan agama terdapat perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 Undang Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2 KHI. ABSTRACT, This thesis discusses about Marriage Registration in Islamic Marriage inIndonesia. Marriage Registration has been regulated in Law Number 1 Year 1974and specifically for moslems in Islamic Marriage Compilation. In reality, there aremany people who haven’t registered their marriage yet. On the other side, MarriageRegistration is important to record Islamic Marriages as a legal proof. This wascaused by most moslems preference to obey Islamic Law rather than the MarriageLaw in Indonesia. Islamic Law states a marriage is legal as long as it fulfills IslamicMarriage Law pillars and requirements. In reference to those issues, this thesisconcerns about Marriage Registration position in Indonesia Islamic Marriage Lawand it’s application in reality. Those problems are analyzed by juridical-normativelegal research methods. The conclusions are a marriage is legal if it’s comply to theReligious Law. Furthermore, Marriage Registration is only as a formal requirementand not a legal requirement. The comparative study discovers that betweenReligious Court Orders has different interpretation on Article 2 Law Number 1Year 1974 and on Article 6 verses 2 Islamic Compilation Law.] |
 S55843-Imania Ainiputri Mahidin.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S55843 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 114 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S55843 | 14-18-024424173 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387511 |
