Analisis yuridis bitcoin menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia = Juridical analysis of bitcoin according on legislation in Indonesia
Aby Haryono;
Edmon Makarim, supervisor; Abdul Salam, supervisor; Brian Amy Prastyo, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Pulungan, M. Sofyan, examiner
([, Universitas Indonesia], 2014)
|
|
[ABSTRAKPerkembangan e-commerce di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia, selain alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit juga dikembangkan alat pembayaran baru salah satunya adalah Bitcoin, Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Skripsi ini akan membahas mengenai alat pembayaran Bitcoin berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori terkait dengan alat pembayaran serta kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, seunder, maupun teresier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bitcoin ataupun alat pembayaran kriptografi lainnya di Indonesia tidak tepat dikatakan sebagai mata uang ataupun benda (barter) melainkan merupakan sistem informasi yang memiliki sifat seperti uang, penyelenggaraan sistem Bitcoin di Indonesia serta penggunaanya di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang sehingga Bitcoin seharusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia. ABSTRACT, Developments in the world of e-commerce payment systems raises the need forfast, secure and confidential payment systems, in addition to the conventionalmeans of payment such as cash transfers and credit card payments are alsodeveloped new tools one of which is Bitcoin, Bitcoin is a series of programmingcode that is then secured by the use of cryptographic, certain communities areused as means of payment. This thesis will discuss the Bitcoin paymentinstruments based on Law No.. 11 of 2008 on Information and ElectronicTransactions (ITE Law), Act 7 of 2011 on Currency (Currency Act), Act 8 of1999 on Consumer Protection and theories associated with tool payments as wellas material. This study uses the approach of normative legal research legislation.The author uses primary legal materials, seunder, and teresier using a qualitativeapproach. Bitcoin payments or other cryptographic tool in Indonesia is not correctto say as currency or objects (barter) but rather an information system that hasproperties such as money, Bitcoin system implementation in Indonesia as well asits use in Indonesia is also contrary to the Act so that Bitcoin should not beallowed to operate in Indonesia.] |
 S55835-Aby Haryono.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S55835 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [, Universitas Indonesia], 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 156 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S55835 | 14-18-075631280 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387679 |
