:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis kedudukan hukum panitia tender pada persekongkolan tender secara vertikal (studi kasus putusan KPPU perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 = Analysis on the legal position of tender committee in vertically collusive tender (case study of verdict No 04/KPPU-L/2013

Adifyan Rahmat Asga; Sarjiyani, supervisor; Aritonang, Parulian Paidi, examiner; Pulungan, M. Sofyan, examiner ([, Universitas Indonesia], 2014)

 Abstrak

[ABSTRAK
KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Akan tetapi, panitia tender bukanlah pelaku usaha dan seharusnya bukan wilayah atau yurisdiksi KPPU. Skripsi ini akan membahas kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha pada persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia.
ABSTRACT
, The Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) or as
known as KPPU was established as an institution by the issuance of President Decision No. 75
Year 1999 concerning the Business Competition Supervisory Commission. Until now, KPPU had
handled a large number of cases concerning vertically collusive tenders which involved tender’s
committee as the reported. It is clear that Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition elucidated that the duties and authorities
of KPPU is to supervise the undertaking in order to not violate Law No. 5 Year 1999. However,
the tender committee is not a undertaking and should not be in the scope of authority or
jurisdiction of KPPU. This research will be discussing the legal position of the tender committee
which is not a business operator that causes the tender committee to be failed to be punished like a
business operator should have been on a vertically collusive tender in Indonesia.]

 File Digital: 1

Shelf
 S55847-Adifyan Rahmat Asga.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S55847
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [, Universitas Indonesia], 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 243 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S55847 14-18-538578100 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387760
 See also