Pasar minyak dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkontribusi pada tingginya volatilitas harga minyak yang sering mengalami pergerakan harga secara tiba-tiba. Ketika harga minyak tiba-tiba bergerak naik, subsidi BBM membengkak, menyebabkan ruang fiskal APBN berkurang dan berpotensi mengganggu sustainabilitas fiskal. Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal merencanakan penerapan lindung nilai melalui instrumen derivatif mulai tahun anggaran 2014 sebagai langkah antisipasi untuk mengamankan APBN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan instrumen derivatif dalam rangka memitigasi risiko harga minyak pada APBN melalui metode kualitatifdeskriptif dan kuantitatif dengan melakukan studi literatur dan backtesting simulation untuk menghitung tingkat payoff apabila Pemerintah telah menerapkan kebijakan lindung nilai sejak tahun 2010. Hasil penelitian menyimpulkan lindung nilai dapat ditempuh dengan berbagai instrumen derivatif yang memiliki karakteristik tersendiri. Namun, dalam penerapannya, Pemerintah menghadapi beberapa kendala, diantaranya peraturan yang mendasari, SOP, akuntansi pemerintah, kesiapan SDM, dan infrastruktur. Perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaanya kelak, Pemerintah dapat mengalami untung ataupun rugi. Oleh karena itu, Pemerintah harus dapat meyakinkan legislatif/DPR bahwa lindung nilai merupakan upaya pencegahan kerugian negara yang lebih besar.
The oil market is influenced by many factors that contribute to the high volatility of oil price which often moves suddenly. When the oil price suddenly moves up, the fuel subsidy increases, reducing fiscal space and potentially disrupts the fiscal sustainability. Ministry of Finance as fiscal manager plans to implement hedging through derivative instruments begin fiscal year 2014 as a precaution to secure the state budget. The study was conducted to determine how the implementation of derivative instruments to mitigate the oil price risk on the state budget through quantitative-descriptive and qualitative methods by literature studies and backtesting simulation to calculate the payoff if the Government has implemented the hedging policy since 2010. Research concluded hedge can be reached by a variety of derivative instruments which has its own characteristics. However, in practice, the Government faced several obstacles, including the regulations, SOP, government accounting, human resources, and infrastructure readiness. It should be understood that in a later implementation, the Government can obtain a gain or loss. Therefore, the Government must be able to convince the legislative/parliament that hedging is an effort to prevent a greater loss on the state budget. |
S55904-Putri NUr Ayyini.pdf :: Unduh