Tinjauan yuridis ketentuan saksi untuk pencatatan kelahiran akibat perubahan pasal 32 Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan = Judicial review of the terms of witness on birth registration as a result of amandement to article 32 of law number 23 of 2006 about population administration / Imanuella Novena Lintang Sari Sinaga
Sinaga, Imanuella Novena Lintang Sari;
Yeni Salma Barlinti, supervisor; Endah Hartati, examiner; Widyaningsih, examiner; Farida Prihatini, examiner
(Universitas Indonesia, 2014)
|
|
Banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, walaupun pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bernegara. Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirubah dikarenakan merugikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran. Setelah diubah ternyata menimbulkan adanya pertanyaan mengenaiketentuan alat bukti saksi yang diajukan dalam pengurusan pencatatan kelahiran bagi yang terlambat melebihi waktu 1 tahun, sehingga dapat memperbesar potensi untuk terjadinya manipulasi identitas.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode eksplanatoris dimana penulismenjelaskan mengenai sistem pencatatan kelahiran di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada, kemudian mengemukakanpermasalahan hukum yang muncul sehingga dapat diberikan solusi yang baik untuk bahan perbaikan sistem pencatatan kelahiran yang ada. Although birth registration is very important in the life of the state,many children do not have a birth certificate. Article 32 of the Law Number 23 of 2006 about Population Administration being changed due to harm the public in obtaining birth certificates that are delayed by more than 1 (one) year should bedone through a court order, which then led to the emergence of a variety of factors that make people reluctant to make a birth certificate. Apparently, the change of the article 32,caused another problem to be questioned.It?s about the provisions of witnesses presented evidence in the administration of the late birth registration for a time exceeding 1 year, that increase the potential for identity manipulation. The method used in this paper is explanatory system, in which the author explains the system of birth registration in Indonesia under existing regulations, then express the legal issues that arise so that a good solution can be given for the material improvement of the existing system of birth registration. |
 S55599-Imanuella Novena Lintang Sari Sinaga.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S55599 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 105 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S55599 | 14-20-961112430 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20388047 |
