Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu cara yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Syarat adanya hutang, syarat kreditur lain, dan sifat final and binding (final dan mengikat) pada putusan PKPU kerap tidak terpenuhi. Hal ini menjadi masalah dalam kepastian dan penegakan hukum.
Delay Debt Payment Obligation is a way provided by law, where in time to the creditors and debitors are given the opportunity to negotiate the debt payment, which means making a plan of payment of all or part of the debt, including restructuring the debt.This research uses normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary and tertiary legal materials using a qualitative approach. Requirement of the debt, requirement of the other creditors, and the final and binding properties on the verdict of PKPU often not met. This is a problem in certainty and law enforcement. |
S-Diwa Ardhaza.pdf :: Unduh