Penerapan hukum waris bali abad ke 9-11 M berdasarkan data prasasti Bali Kuno = implementation of the inheritance law in Bali IX-XI according to the old Balinese inscriptions / Pipit Meilinda
Pipit Meilinda;
Andriyati Rahayu, supervisor; Agus Aris Munandar, examiner; Ninny Soesanti Tedjowasono, examiner
(Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014)
|
|
ABSTRAK Penelitian mengenai prasasti-prasasti Bali mencantumkan berbagai keterangan yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan hukum waris yang dicantumkan dalam kitab hukum seperti Manawadharmasastra dalam prasasti berbahasa Bali kuno serta relevansinya dengan keadaan Bali dewasa ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari pihak perempuan dan disebutkan dengan konsep junjungan pikulan. Berdasarkan penelitian juga diketahui bahwa peraturan mengenai pembagian warisan dalam prasasti lebih bersifat praktis karena berkaitan dengan kehidupan sehari masyarakat, sementara peraturan yang dicantumkan dalam Manawadharmasastra adalah lebih konseptual. Raja memiliki andil yang besar dalam mengatur ketentuan yang tidak dicantumkan dalam kitab hukum dan memiliki kepentingan ekonomis dan sosial dalam alokasi harta rakyatnya. Dari hasil penelitian juga ditemukan peraturan-peraturan tambahan mengenai pewarisan yang tidak ditemukan dalam kitab hukum yang masih dilaksanakan hingga sekarang di Bali, terutama berkaitan dengan harta orang yang tidak lagi memiliki keturunan. Segala hal yang dilakukan dalam hal pengurusan kematian dan harta almarhum pada dasarnya adalah salah satu cara melaksanakan dharmma. ABSTRACT Old-Bali inscriptions mention many information related to the social and cultural life of people. This study discusses how the application of the law of inheritance is mentioned in Old-Balinese Inscriptions, the book of the law Manawadharmasastra, and its relevance in Bali nowadays. According to the research revealed that the men gets larger share than the women and mentioned in the concept of “junjungan pikulan”. Based on the study also note that the rules regarding inheritance in the inscription is more practical, while the rules specified in Manawadharmasastra is more conceptual. King has a significant role in regulating provisions that are not included in the Manawadharmasastra and also have an intertest with the allocation of economic and social wealth of its people. From the research also found some inheritance’s additional rules that are not found in Manawadharmasastra that is still held today in Bali. The management of death and property are basically one way to implement dharmma. |
 S55366-Pipit Meilinda.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S55366 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 134 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S55366 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20388477 |
