Kewenangan melakukan pengawasan terhadap cost recovery yang diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas setelah dibubarkannya BP migas melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Supervision authority against proposed cost recovery by production sharing contract PSC party after the dissolution of bpmigas through constitutional court decision no 36/PUU-X/2012

Rintis Nanda Pramugar, author

Kewenangan melakukan pengawasan terhadap cost recovery yang diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas setelah dibubarkannya BP migas melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Supervision authority against proposed cost recovery by production sharing contract PSC party after the dissolution of bpmigas through constitutional court decision no 36/PUU-X/2012

Rintis Nanda Pramugar; Andhika Danesjvara, supervisor; Tri Hayati, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner ([Publisher not identified] , 2014)

Abstrak

[ABSTRAK

SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah

diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan

melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas.

SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas

mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal

kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan pengajuan biaya operasi yang dapat

dikembalikan (cost recovery) yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS)

Migas. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep kewenangan dalam

penghitungan cost recovery Migas? Serta bagaimana mekanisme pengawasan

tentang Besaran cost recovery yang diajukan KKKS. Bentuk penelitian ini adalah

yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Kesimpulannya adalah penghitungan cost recovery yang diajukan oleh KKKS

harus mendapat persetujuan dari Kepala SKK Migas yang sebelumnya dilakukan

analisa dan evaluasi oleh Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi Deputi Pengendalian

Keuangan. Mekanisme pengawasannya dengan dilakukan Audit pada tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pada tahap akhir.

ABSTRACT

SKK MIGAS Organization which is a change from BP Migas organization after

being shutdown by the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 and

through Presidential Decree No. 9 of 2013 was born SKK MIGAS organization.

SKK MIGAS was organize Oil and Gas Upstream management has a very

important role. One such role is to supervision / examination / audit operating

costs can be refunded ( cost recovery ) to the government filed by the Cooperation

Contract ( PSC ) of oil and gas . The problem is how the concept of authority in

the calculation of the cost recovery? And how the monitoring mechanism of the

magnitude of the proposed PSC cost recovery. This research is used normative

juridical with the type of data used is secondary data . The conclusion is counting

the cost recovery filed by the PSC to approval of the Head of SKK MIGAS

previously performed analysis and evaluated by Operation Cost Audit Division

Deputy of Financial Management. Audit mechanism to be done at the planning

(preaudit), implementation (current audit) and at the final stage (post audit)., SKK MIGAS Organization which is a change from BP Migas organization after