Implementasi lembaga rechsverwerking dalam sengketa tanah yang sudah bersertipikat (tinjauan yuridis putusan No 766/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL) = Implementation of rechsverwerking institutions of the land disputes that have been certified judicially review the decision the number 766/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL)
Heri Subagyo;
F.X. Arsin Lukman, supervisor; Enny Koeswarni, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
ABSTRAK Indonesia yang pendaftaran tanahnya di dasarkan kepada filosofi hukum Adat.Sangat berakibat pada tujuan pendaftaran tanah yang didapat. Salah satu contohdalam hal ini misalnya bahwa dalam pemberian hak atas tanah, di Negara ini tidakpernah dikenal lembaga verjaring (uit weizing procedure). Pendaftaran tanah inihanya sekedar mengadministrasikan tanah tersebut, bukan memberikan hak itukepada seseorang. Namun karena di atas tanah itu ada haknya lalu dikukuhkandengan adanya pendaftaran dan kepada subyek haknya diberikan tanda buktihaknya dari Negara atas telah dilakukannya administrasi di atas tanah tersebut.Lalu dalam perkembangan langsung untuk memperoleh hak, hukum adat telahmemperkenalkan lembaga rechtsverwerking.Maka dalam masyarakat kitasebenarnya tidak ada alasan untuk menelantarkan tanah. Penjelasan tentangrechtsverweking ini diuraikan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidangtanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanahatau penerbitan sertipikat tersebut.Sebagai ketentuan yang berasal dari HukumAdat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksudkelihatannya telah diadopsi oleh UUPA (Pasal 27, 34 dan 40) dengan menegaskanbahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena diterlantarkan.Oleh karenalembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari ketentuan hukum adat yangtentunya tidak tertulis, maka penerapan dan pertimbangan mengenai terpenuhinyapersyaratan yang bersangkutan dalam kasus-kasus konkrit ada di tangan hakimyang mengadili sengketa. Oleh karena itu keefektivitas dari lembaga ABSTRACT Indonesia's land registration on the basis of Indigenous legal philosophy . Highlyresult in acquired land registration purposes . One example in this instance that thegranting of land rights , in this country has never known institutions verjaring ( uitweizing procedure ) . The land registration merely administer the land , not givingit to the right person . But because it was on the ground right there and thenconfirmed with the registration and subject to the rights given proof of his rightsover the state administration has been done on the land . Then the directdevelopment to acquire the rights , customary law has been introducedrechtsverwerking institutions . So in our society really is not any reason toabandon the land . An explanation of this rechtsverweking described in Article 32paragraph ( 2 ) of Government Regulation No. 24 of 1997 which confirms that inthe event that a parcel of land has been validly issued certificates on behalf of theperson or legal entity acquiring the land in good faith and in a real master it , thenthe other party has the right to feel the soil can no longer demand theimplementation of these rights if within 5 ( five ) years from the issuance of thecertificate was not filed an objection in writing to the holder of the certificate andthe relevant Head of the Land Office or are not filed with the Court on acquisitionof land or the issuance of the certificate . As a condition derived from customarylaw , such provisions must not be written , but these provisions appear to havebeen adopted by UUPA (Articles 27 , 34 and 40 ) by asserting that theabolishment of land rights can occur because the neglected . Thereforerechtsverwerking institution is derived from customary law which is not inwriting, then the application and consideration of the fulfillment of the relevantrequirements in concrete cases in the hands of judges who adjudicate disputes .Therefore rechtsverweking efective of the institution lies in the judge as a casebreaker |
![]()
|
No. Panggil : | T42317 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 73 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T42317 | 15-17-454532022 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20388991 |