Doktrin fasilitas penting dalam putusan KPPU perkara Nomor.03/KPPU-L/2008 tentang hak siar liga utama inggris berdasarkan hukum persaingan usaha = Essential facilities doctrine in KPPUdecision case Number. 03/KPPU-L/2008 about broadcasting rights for english premier league based on competition law
Septiana Winarpritanti;
A. M. Tri Anggraeni, supervisor; Kurnia Toha, examiner; Tri Hayati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
ABSTRAK Doktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatanmenghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagiproduksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwasalah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelakuusaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelakuusaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitandengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keberadaan doktrin ini dilakukan penelitianuntuk mengetahui dan menganalisa mengenai batasan atas penerapan doktrintersebut dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penerapannya dalamPutusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 03/KPPUl/2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris, apakah telah memenuhi ketentuandari prasyarat/karakteristik Doktrin Fasilitas Penting tersebut. Penelitian atas tesisini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalampenelitian tesis ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Doktrin Fasilitas Pentingini memiliki batasan sehingga doktrin ini dapat disimpangi. Batasan tersebuttimbul ketika terdapat pengaturan di dalam undang-undang atas fasilitas penting.Selain itu berkaitan dengan izin atas penggunaan fasilitas penting dari pihak yangberwenang. Serta apabila dalam fasilitas penting tersebut terdapat unsur HakKekayaan Intelektual. Setelah dilakukan analisa lebih jauh dalam Putusan KPPUtersebut, diketahui bahwa Majelis Komisi telah benar menyatakan bahwa hak siarLiga Inggris adalah fasilitas penting. Sehingga akses untuk mendapatkan hak siarharus dibuka kepada publik, tidak dikhususkan hanya untuk televisi berbayartertentu saja. Atas penggunaan doktrin tersebut diharapkan KPPU lebih jeli dalammenentukan karakteristik fasilitas penting, karena setiap kasus mengenaipenguasaan pasar itu berbeda ABSTRACT Essential Facilities Doctrine is a blocking activity of business competitors to useimportant facilities for the production and distribution of business competitors.This doctrine reveals that one of monopoly action conducted by one (or more)business actor (s) who control important facilities by closing access for its businesscompetitors to use those important facilities. This doctrine relates with marketcontrol as well as monopoly practices based on Law Number 5 of 1999 aboutMonopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is aimed tofind out and analyze the limitation of this doctrine implementation on theperspective of business competition and the implementation on KPPU DecisionCase Number 03/KPPU-L/2008 about Broadcasting Rights for UK PremierLeague, whether it meets the provisions of prerequisites/characteristic of thisEssential Facilities Doctrine. This research is conducted using the normativejurisdicial research method. This research revealed that on the implementation ofEssential Facilities Doctrine there was a limitation so that this doctrine can beremain unfulfilled. This limitation occured when there was provisions in the Lawon important facilities. In addition, related with permits on the use of theseimportant facilities from the authorities. Also, if there was elements of IntellectualProperty Rights. After thorough analysis on KPPU Decision, it is revealed thatbroadcasting rights for English Premier League is important facility. So that theaccess to get the broadcasting rights should be opened to the public, not onlyspecific just for certain television. On the utility of this doctrine, it was hoped thatKPPU would be more careful in deciding the characteristic of important facilities,because each case on market control is different |
![]()
|
No. Panggil : | T42199 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | x, 108 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T42199 | 15-17-990708052 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20389128 |