Aspek hukum pelanggaran desain industri kemasan makanan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Legal aspect of food beverages industrial design infringement in connection with anti monopoly and unfair business competition

Aditya Dharmadi, author

Aspek hukum pelanggaran desain industri kemasan makanan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Legal aspect of food beverages industrial design infringement in connection with anti monopoly and unfair business competition

Aditya Dharmadi; Cita Citrawinda, examiner; Inosentius Samsul, examiner; Tri Hayati, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

Abstrak

[ABSTRAK

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi

para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang

Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung

perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus pembatalan

desain industri yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan

terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak adanya kepastian mengenai kebaruan (novelty).

Novelty merupakan persyaratan utama dalam paten dan desain. Suatu desain dianggap baru apabila

ada perbedaan yang menyolok dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Namun apabila perbedaan

tersebut hanya terletak pada perbedaan yang minim, terkait beberapa unsur saja, baik itu warna

maupun lekuk penampang luar, maka tidak akan bisa dianggap baru. Belum ada Pasal dalam Undang-

Undang Desain Industri yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya yang dapat menentukan

nilai kemiripan suatu desain industri yang dapat dijadikan acuan untuk menolak atau mengabulkan

suatu permohonan desain industri. Dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan kata ?tidak sama? akan tetapi

di dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian maupun batasan kata ?tidak

sama? ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan yang lain yang dapat dikatakan mempunyai

unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Undang-undang desain industri di Indonesia menganut

stelsel pendaftaran/pendaftar pertama atau ?first to file? dalam hal klaim atas hak desain industri yang

baru. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa pemeriksaan substantif tidak

akan dilakukan apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan

substantif mengakibatkan setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan

sertifikat desain industri. Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan maka apabila terdapat 2

(dua) desain industri yang memiliki kemiripan ataupun sama, dan 2 (dua) desain industri tersebut

tidak diajukan keberatan, maka kedua desain industri tersebut berhak mendapatkan sertifikat desain

industri. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri dan maka dari itu

harus diajukan pembatalan desain industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Sifat penelitian ini

adalah deskriptif analisis dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

ABSTRACT

The imposition of Law No. 31/2000 on Industrial Design is aimed to develop industry

which is able to compete and to give legal protection to designers. However, Legal provisions

in industrial design do not support the industrial design in Indonesia. It can be seen from

various kinds of cancellation in industrial design. The results of the research showed that

main factors which caused the cancellation of the industrial design is the uncertainty

regarding novelty. Novelty is a patentability requirement. A design could be considered new,

if there is a significant distinctive with the prior design. However, if the difference that just

lays in distinctive minim one, concerning severally elemental only, therefore it can't be

looked on as a new one. There is no article in Law on Industrial Design No. 31/2000, which

rules the resemblance of an industrial design which can be used as the reference for rejecting

or accepting a application request for an industrial design. Based on Article 2 Paragraph (2)

uses the phrase ?not similar?, but in its explanation it does not clarify the term ?not similar?

or not resemble between one design and the other. The industrial design law in Indonesia

embraces the ?first to file? system in order to claiming the rights of the newest Industrial

Designs. According to Article 26, paragraph (5) which states that the substantive

examination will not be carried out if there is no complaint from other parties. The absence

of substantive examination will cause the certificate for industrial design to be given.

Substantive examination will not be carried out if there are 2 (two) industrial designs which

resemble to each other; if there is no complaint about them, they have the right to get

industrial design certificate. This will cause industrial design dispute; the result is that it has

to be cancelled. The research used judicial normative approach, using literature materials

and secondary data. The nature of the research was descriptive analysis; the data were

analyzed qualitatively.;The imposition of Law No. 31/2000 on Industrial Design is aimed to develop industry