Urgensi pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal 11 ayat (1) UUD tahun 1945 tentang pernyataan perang ditinjau dari teori kedaulatan dan pembagian kekuasaan = The urgency of the provision of derived regulation under article 11 paragraph (1) constitution of 1945 concerning declaration of war based on theory of sovereignty and division of power

Sri Sulastiyani, author

Urgensi pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal 11 ayat (1) UUD tahun 1945 tentang pernyataan perang ditinjau dari teori kedaulatan dan pembagian kekuasaan = The urgency of the provision of derived regulation under article 11 paragraph (1) constitution of 1945 concerning declaration of war based on theory of sovereignty and division of power

Sri Sulastiyani; Abdul Bari Azed, 1949-, supervisor; Satya Arinanto, examiner; Fatmawati, examiner; Mustafa Fakhri, examiner; Fitra Arsil, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

Abstrak

[ABSTRAK

Tesis ini membahas perkembangan penerapan tindakan pernyataan perang (declaration of war)

oleh suatu negara dalam rangka memulai permusuhan dengan negara lain dikaitkan dengan

adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menentukan "negara-negara dilarang

melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kategori "ancaman kekerasan" di dalam

melakukan hubungan internasionalnya jika ditinjau dengan teori kedaulatan dan pembagian

kekuasaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi pengaturan

yang ideal berkaitan dengan kewenangan legislatif dan eksekutif untuk adanya tindakan

pernyataan perang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pernyataan perang dapat

dilakukan dalam kerangka self defence dimana Pasal 51 Piagam PBB dijadikan sebagai alasan

pembenar karena adanya hak melekat suatu negara untuk melakukan pertahanan kolektif maupun

individu (self-defense) jika ada serangan bersenjata dari negara lain. Lebih lanjut diketahui

bahwa dalam prakteknya pada beberapa negara telah terjadi pergeseran kewenangan lembaga

negara dalam menyatakan perang dimana perkembangan tersebut mengarah pada kewenangan

menyatakan pernyataan perang ada pada lembaga eksekutif dengan persetujuan lembaga

legislatif. Di Indonesia, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan diperlukan ketentuan lebih lanjut yang secara tegas mendefinisikan kewenangan

lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam mengambil keputusan untuk menyatakan perang.

ABSTRACT

This thesis discusses the recent development of the implementation of war declaration by a

state to initiate hostilities with other countries related to the provision of Article 2 paragraph (4)

of the UN Charter that determines that ?countries are prohibited from doing an act which belongs

in the category of ' violent threat ' in international relations` if it is reviewed with the theory of

sovereignty and the Division of power?. The purpose of this research is to examine and analyze

the construction of law ideally regarding legislative authority and executive authority concerning

the existence of the act of war declaration in Indonesia. The results of this research shows that

the declaration of war can be made within the framework of self defense in which Article 51 of

the UN as justified by the inherent right of a country to defend itself (self-defense) individualy

and collectively (with other countries) if there is an attack by armed forces of another country.

Furthermore, it is known that in practice, some countries have changed the authority in

declaring war that currently belongs to the executive after obtaining the approval of the

legislative. In Indonesia, this provision is regulated by article 11 paragraph (1) of the

Constitution of 1945 and it is necessary to have a derived provision that explicitly defines the

authority of the executive and the legislative in taking a decision to declare war to other country;This thesis discusses the recent development of the implementation of war declaration by a

state to initiate hostilities with other countries related to the provision of Article 2 paragraph (4)

of the UN Charter that determines that ‘countries are prohibited from doing an act which belongs

in the category of ' violent threat ' in international relations` if it is reviewed with the theory of

sovereignty and the Division of power’. The purpose of this research is to examine and analyze