ABSTRAK
Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah eradesentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antarakompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupuntunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenagakesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian iniadalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatanpegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebongmeliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit.Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang keyinforman sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwayang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus daripemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yangbertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlumelakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadiagenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.
ABSTRACT
Human Resources issues actually found in decentralization era for instance lowquality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentivesin cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. Thisresearch analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector inremote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degreeof unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five keyinformant. The results showed the major issues are no commitment and reward fromgovernment. Therefore, the government needs to conduct studies and proposeincentive policies in the policy formulation. |
