Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011  = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

Sandra Anggita, author

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

Sandra Anggita; Yetty Komalasari Dewi, supervisor; Miftahul Huda, examiner; Arman Nefi, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah

memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan

apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan

negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakan

metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan

negara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMN

Persero.

ABSTRACT

The thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011

which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivables

provides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheter

the concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regarding

State Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying the

normative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional Court

Ruling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets in

state-owned banks because the assets has been separated from the state finances; and

that state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding State

Finance does not apply to state owned enterprise limited.

File Digital: 1

Shelf

T42017-Sandra Anggita.pdf :: Unduh

LOGIN required

Kata Kunci

constitutional court

state-owned eterprise receivables

state-receivables

state-assets

state finances

mahkamah konstitusi

piutang bumn

piutang negara

kekayaan negara

keuangan negara

Metadata

No. Panggil :	T42017
Entri utama-Nama orang :	Sandra Anggita, author


Entri tambahan-Nama orang :	Yetty Komalasari Dewi, supervisor Miftahul Huda, examiner Arman Nefi, examiner
Entri tambahan-Nama badan :	Universitas Indonesia. Fakultas Hukum

Subjek :	Hukum Bank BUMN
Penerbitan :	Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :	Ilmu Hukum

Bahasa :	ind
Sumber Pengatalogan :	LibUI ind rda
Tipe Konten :	text
Tipe Media :	unmediated ; Computer (rdadontent)
Tipe Carrier :	volume ; online resource
Deskripsi Fisik :	xi, 102 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik :	Universitas Indonesia
Lokasi :	Perpustakaan UI, Lantai 3

Ketersediaan
Ulasan

No. Panggil	No. Barkod	Ketersediaan
T42017	15-23-19233017	TERSEDIA

Ulasan:

Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20389897

:: UI - Tesis Membership :: Kembali