ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertibanpenumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang NusantaraPura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal initerjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatanproses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawabyang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugasmelakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan diareal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentangbagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang danbarang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapatmemberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhanmengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasipenumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia.Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, TeoriPeran dan Teori Broken Windows.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus danteknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukananalisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan.Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapalpenumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri,PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpangdibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpangdititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yangtidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diataskapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang danjadwal kapal tidak diinformasikan secara luas.Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ?debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasiyang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, denganmelibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi danPT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing,dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapatberkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibatlangsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang,hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agardapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi
ABSTRACT
Disorders of security and public order, both general and disorder associated withpassengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger TerminalNusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs becausethe components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of theembarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties andresponsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers betaken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the PassengerTerminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok.This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns ofdisorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in thePassenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to theNational Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling ofdisorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengersand goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia.Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theoryand the Broken Windows Theory.This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of datacollection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writeruses phase data reduction, data and deduced.The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkationprocess of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master,Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger shipfreighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) withcollusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to thearea under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery /passenger luggage and ship schedules are not made available widely.Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation -disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establishan organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkationof passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster,police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the partiesresponsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrityofficer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation -disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improvehuman resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency |
T-Ardyansyah.pdf :: Unduh