Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Hal ini dilakukan melalui upaya kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan dalam upaya kesehatan yaitu pelayanan kefarmasian yang profesional. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki sasaran utama yaitu menjamin semua sediaan farmasi, makanan, dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat serta menjamin ketersediaan obat essensial dan alat kesehatan dasar di setiap daerah. Dalam menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker perlu memahami perannya mengenai produksi, perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan dalam membuat kebijakan dan program-program yang terkait dengan kefarmasian dan alat kesehatan di tingkat pusat sampai ke daerah. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan unit pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut yang memiliki sasaran kerja untuk menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang baik, tersebar merata dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pemantauan dan evaluasi harus terus dilakukan dan instrumennya perlu diperbaharui secara berkala sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dari hasil pemantauan kebijakan akan dapat dilakukan koreksi yang dibutuhkan.
Health is one of the human rights and welfare elements that must be realized by the Indonesian government. The Government through the Ministry of Health continuously strives to improve the health of society as high as possible. This is done through health efforts in the form of disease prevention, health enhancement, disease treatment, and restoration of health by government and / or society. One of the services provided in the health efforts is professional pharmacy services. Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices has the main goal is ensuring all pharmaceutical preparations, food, and medical supplies qualified and ensure the availability of essential drugs and basic medical equipment in each area. In ensuring the availability and affordability of medicines and medical supplies, the necessary infrastructure and professionals human resources one of which was a pharmacist are needed. Pharmacists need to understand the role of the production, planning, procurement, distribution, storage, recording, and reporting in making policies and programs related to the pharmaceutical and medical devices at the central level to the regions. Development Directorate of Public Medicine and Health Provisions, Directorate of Pharmaceutical Care and Medical Devices of Ministry of Health, Republic of Indonesia is a government unit responsible for carrying out the task which has the goal of work to ensure the availability of medicines and medical supplies in sufficient quantities with good quality, evenly dispersed with the type and amount according to the needs of health care in Indonesia. Monitoring andevaluation should be carried out and the instrument needs to be updated regularly so that the monitoring and evaluation process can be run more effectively and efficiently. From the results of the monitoring will be carried out policies that needed correction. |
PR-Putri Syahida Agustina-Laporan praktek.pdf :: Unduh