Kedudukan harta kekayaan suami istri dalam hal terjadi keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan (analisis kasus penetapan nomor 52IPdt.P/20111PN.Ska) = The position of spouses’s assets in the event of tardiness in the registration of prenuptial agreement (case analysis court order number 52/PDT.P/2010/PN. Ska) / Margareth Mutiara Tri Jojor
Margareth Mutiara Tri Jojor;
Surini Ahlan Sjarif, supervisor; Endah Hartati, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, examiner
(Universitas Indonesia, 2014)
|
ABSTRAK Perjanjian perkawinan harus dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Namun, terdapatbeberapa pihak yang terlambat mendaftarkannya. Skripsi ini membahas PenetapanNomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska. yang dalam pertimbangannya tertulis bahwakelalaian pendaftaran Perjanjian Perkawinan menyebabkan perkawinan antaraBudi Santoso dan Lily Tjokrosusantodianggap tanpa adanya PerjanjianPerkawinan. Dengan metode deskriptif analitis, aturan mengenai PerjanjianPerkawinan ditinjau untuk mengetahui status kepemilikan harta bersama yangdiperoleh sebelum Perjanjian Perkawinan dianggap berlaku berdasarkanPenetapan itu. Dari penelitian ini disimpukan bahwa Perjanjian Perkawinan diaturdalam Pasal 139 – 179 KUH Perdata dan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 danstatus kepemilikan harta bersama milik Budi dan Lily mengikuti peraturanperundang-undangan yang berlaku bukan pada Akta Perjanjian Perkawinan No. 1. ABSTRACT Prenuptial Agreement must be registered in the Deed of Marriage. However,thereare several parties who are late to register it. This thesis discussed the CourtOrderNumber 52/Pdt. P/2011/PN.Skawhich in its judgment states that thenegligence in registration led to the absence of the Prenuptial Agreement in themarriage between Budi Santoso and Lily Tjokrosusanto. With the descriptiveresearch analytical methods, rules about Prenuptial Agreement is reviewed to findout the status of the possesion of marital community of property acquired beforethe Prenuptial Agreement is considered valid upon the Court OrderNumber52/Pdt. P/2011/PN.Ska. From this research, it can be concluded that PrenuptialAgreementis regulated in Article 139 up to Article 179 of the Civil Code andArticle 29 Law Number 1 of 1974 and the status of marital communityof propertyis based on the regulations instead of the Deed of Prenuptial Agreement Number1. |
S54982-Margareth Mutiara Tri Jojor.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S54982 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2014 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ita rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xi, 97 pages ; 30 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S54982 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20398225 |