:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Kedudukan harta kekayaan suami istri dalam hal terjadi keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan (analisis kasus penetapan nomor 52IPdt.P/20111PN.Ska) = The position of spouses’s assets in the event of tardiness in the registration of prenuptial agreement (case analysis court order number 52/PDT.P/2010/PN. Ska) / Margareth Mutiara Tri Jojor

Margareth Mutiara Tri Jojor; Surini Ahlan Sjarif, supervisor; Endah Hartati, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, examiner (Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Perjanjian perkawinan harus dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Namun, terdapat
beberapa pihak yang terlambat mendaftarkannya. Skripsi ini membahas Penetapan
Nomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska. yang dalam pertimbangannya tertulis bahwa
kelalaian pendaftaran Perjanjian Perkawinan menyebabkan perkawinan antara
Budi Santoso dan Lily Tjokrosusantodianggap tanpa adanya Perjanjian
Perkawinan. Dengan metode deskriptif analitis, aturan mengenai Perjanjian
Perkawinan ditinjau untuk mengetahui status kepemilikan harta bersama yang
diperoleh sebelum Perjanjian Perkawinan dianggap berlaku berdasarkan
Penetapan itu. Dari penelitian ini disimpukan bahwa Perjanjian Perkawinan diatur
dalam Pasal 139 – 179 KUH Perdata dan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan
status kepemilikan harta bersama milik Budi dan Lily mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku bukan pada Akta Perjanjian Perkawinan No. 1.

ABSTRACT
Prenuptial Agreement must be registered in the Deed of Marriage. However,there
are several parties who are late to register it. This thesis discussed the Court
OrderNumber 52/Pdt. P/2011/PN.Skawhich in its judgment states that the
negligence in registration led to the absence of the Prenuptial Agreement in the
marriage between Budi Santoso and Lily Tjokrosusanto. With the descriptive
research analytical methods, rules about Prenuptial Agreement is reviewed to find
out the status of the possesion of marital community of property acquired before
the Prenuptial Agreement is considered valid upon the Court OrderNumber
52/Pdt. P/2011/PN.Ska. From this research, it can be concluded that Prenuptial
Agreementis regulated in Article 139 up to Article 179 of the Civil Code and
Article 29 Law Number 1 of 1974 and the status of marital communityof property
is based on the regulations instead of the Deed of Prenuptial Agreement Number
1.

 File Digital: 1

Shelf
 S54982-Margareth Mutiara Tri Jojor.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S54982
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ita rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 97 pages ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S54982 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20398225