Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum yang berlaku
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
Kasus pertanahan muncul sebagai akibat kebijakan pemerintahan yang inkonsisten, bias, dan tumpang tindih. UUPA No. 5/1960 menjadi dikebiri dengan keluarnya kebijakan sektorial misalnya perundang-undangan tentang Pertambangan; Kehutanan; Pemerintahan daerah (Otonomi) yang masing-masing menempatkan tanah sebagai suatu objek yang sama, sementara masing-masing departemen memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas penguasaan objek tersebut... |
No. Panggil : | JHB 18 (2002) |
Sumber Pengatalogan : | |
ISSN : | |
Majalah/Jurnal : | Jurnal hukum bisnis 18 (2002) : 51-62 |
Volume : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | |
Lokasi : |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
JHB 18 (2002) | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20399310 |