Abstract
Skripsi ini menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Padang khususnya pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada periode tahun 2010 hingga tahun 2013 dari sudut pandang penyusunan, pendistribusian internal instansi maupun eksternal instansi, dan juga proses pengevaluasian serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintahan dimasa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian mekanisme pelaksanaan peraturan dengan peraturan yang ditetapkan, dimana yang menjadi acuan adalah Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 serta Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
......
This thesis analyzes how the Local Government of Padang , especially at the Department of Building and Spatial Tata Housing preparing Government Performance Accountability Report ( LAKIP ) in the period 2010 to 2013 from the standpoint of preparation, distribution agencies internal and external agencies, and also the process for evaluating and implications for government policy in the future. The analysis is done by looking at the implementation of the mechanism of regulation conformity with the rule set, which is the reference was the Head of the Decree No. 239 LAN Regulations of 2003 and the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010.
