:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti

Yulia Stefianti; Enny Koeswarni; Siti Hajati Hoesin, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat
tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum
terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal
19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan
sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hambatan
dan masalah-masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan
sertipikat tersebut, terbukti dengan adanya kasus penolakan penerbitan sertipikat
pengganti yang terjadi di Kabupaten Bogor yang terdapat dalam Putusan Nomor :
81/ B/ 2011/ PT. TUN. JKT. ). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
tesis ini adalah penelitian yuridis – normatif dengan pendekatan kasus dan
perundang-undangan serta menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari penelitian
ini, disimpulkan bahwa penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh Kantor
Pertanahan kabupaten Bogor telah sesuai dikarenakan sertipikat pengganti
dikeluarkan jika ada sertipikat tanah yang hilang. Sehingga tidak dimungkinkan
untuk diterbitkan sertipikat pengganti jika masih ada sertipikat tanah terdahulu.

ABSTRACT
Main Purposes from land registration is to get a certificate. Those land certificate are
a strong evidence and giving legal certainty for the landlord as well as mentioned in
Article 19 Paragraph 1 UUPA (Agrarian Principal Laws). But in fact, practically land
registration and certification is not always going well and smoothly. There is a
problem arising along the process of land registration and certification, as showed on
the case of refusal issuance land’s certificate replacement by the District Land Office
in Bogor as well as mentioned on the Court Decision Number : 81/ B/ 2011/ PT.
TUN. JKT. Based on that, author interested to review the problem that caused the
refusal issuance of replacement of the land’ certificate. The research is based on
juridical – normative methode with case and statute approaching, and also using
descriptive – qualitative to analyze. The research conclude that the Bogor District
Land Office action refusing to issued replacement certificate is complying the statute
and applicable law. This is because the land replacement certificate can be issued if
the landlord had lost the previous land certificate.

 File Digital: 1

Shelf
 T43194-Yulia Stefianti.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T43194
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 88 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T43194 15-23-58146053 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20403592