Gagasan pembubaran partai politik korup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia analisis pengaturan hukum pembubaran partai politik pasca reformasi 1998-2014 = The idea of dissolution of political parties corrupt in perspective Indonesia constitutional law law setting analysis dissolution of political parties post reformation 1998-2014

Erlanda Juliansyah Putra, author

Gagasan pembubaran partai politik korup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia analisis pengaturan hukum pembubaran partai politik pasca reformasi 1998-2014 = The idea of dissolution of political parties corrupt in perspective Indonesia constitutional law law setting analysis dissolution of political parties post reformation 1998-2014

Erlanda Juliansyah Putra; Satya Arinanto, supervisor; Satya Arinanto, examiner; Abdul Bari Azed, 1949-, examiner; Fatmawati, examiner; Mustafa Fakhri, examiner; Fitra Arsil, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

Abstrak

[ABSTRAK

Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai

politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan

memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran

partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2

huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Beracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat

dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan oleh

partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Klausul

?akibat? yang ditimbulkan tersebut dapat disamakan dengan kegiatan korupsi yang

melibatkan pengurus/anggota partai politik yang melaksanakan kegiatan aktifitas

kepartaian untuk dapat dibubarkan. Adanya persamaan pengertian yang ditujukan

antara korporasi selaku badan hukum yang disamakan dengan pengertian partai politik

selaku badan hukum dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menarik keterlibatan

partai politik melalui pengurusnya dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan

mempergunakan doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability yang

memungkinkan partai politik tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan

oleh pengurus/anggota partai politik yang menjalankan aktivitas kepartaian.

ABSTRACT

Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt political

parties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provide

interpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of political

parties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2

paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines for

the Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political party

can be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by the

political parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is what

can be equated with corruption involving officials/members of a political party

conducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the common

understanding between the corporation intended as a legal entity which is equated with

the notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for the

involvement of political parties through its officials in committing corruption by using

the doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the political

party responsible for acts committed by officials/members of political parties that run

the activities of the party.;Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt political